
Program terbesar tahun 2026 adalah pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu dan korban bencana. Pengusulan kini melalui pemerintah distrik.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika mengelola anggaran DPA tahun 2026 sebesar Rp242 miliar. Program terbesar adalah pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu dan korban bencana.
Pada perencanaan awal tahun, target pembangunan ditetapkan 343 unit, terdiri atas 294 unit dari APBD, 13 unit untuk korban bencana, dan 36 unit dari Dana Otsus. (Pada pemberitaan selanjutnya target diperbarui menjadi 353 unit.)
Tahun ini tidak ada pembangunan di distrik pegunungan seperti Tembagapura, Hoya, Alama, dan Jila karena wilayah tersebut sudah mendapat alokasi pada tahun sebelumnya. Wilayah pegunungan berpeluang kembali diprioritaskan pada 2027.
Masyarakat kini mengajukan usulan melalui pemerintah distrik, tidak langsung ke dinas. Dokumen yang disiapkan antara lain KTP, Kartu Keluarga, bukti kepemilikan tanah, surat keterangan tidak mampu dari distrik, serta pernyataan tanah bebas sengketa (clean and clear). Setelah verifikasi oleh distrik, dinas melakukan pengecekan lapangan kedua sebelum Surat Keputusan penerima diterbitkan.
Jenis konstruksi menyesuaikan lokasi: rumah kayu untuk wilayah pesisir dan pegunungan, serta rumah beton untuk wilayah perkotaan.
Sumber:
Koran Papua — "Disperkimtan Mimika Kelola Anggaran Rp242 Miliar, Targetkan Pembangunan 343 Rumah Layak Huni" (6 Maret 2026)
https://koranpapua.id/2026/03/06/disperkimtan-mimika-kelola-anggaran-rp242-miliar-targetkan-pembangunan-343-rumah-layak-huni/
Foto: Koran Papua
